Rapat subsidi masih buntu

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah belum memperoleh kata sepakat terkait rencana penambahan subsidi listrik yang besarannya mencapai Rp64 triliun.

"Belum ada titik temu. Tapi pimpinan sepenuhnya memberi dukungan kepada komisi VII, subsidi listrik tidak perlu diubah," kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, ketika ditemui usai rapat konsultasi Pemerintah bersama DPR di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis 22 Maret 2012.


Menurutnya, Kementerian Keuangan mengusulkan alternatif yang menyebutkan tambahan dari subsidi listrik yang kurang berasal dari cadangan risiko fiskal.

"Usulan pemerintah Rp93 triliun, tapi yang disetujui Rp64 triliun. Margin itu yang nantinya diambil dari cadangan risiko fiskal. Tapi itu belum bisa disepakati, masih dalam forum lobi," katanya.

Kemudian, lanjut Pramono, hal yang berkaitan dengan cadangan resiko fiskal tersebut sepenuhnya menjadi wewenang dari Badan Anggaran (Banggar) DPR, bukan menjadi wewenang Komisi VII DPR.

Dijelaskan Promono, sore ini memang dilakukan rapat konsultasi dengan DPR terkait dengan subsidi listrik. Selanjutnya, rapat konsultasi tersebut akan dilanjutkan dengan rapat lanjutan di Banggar.

Bila tidak ada kata sepakat, pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara pemungutan suara di Banggar dan bisa saja pengambilan keputusan di rapat Paripurna.

"Tanggal 29 Maret harus sudah selesai," tegasnya. (Sumber : vivanews.com).